in

Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif

Bagikan Berita- Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif. Pada tanggal 21 Juli 2020, baru saja telah ditetapkan oleh Jaksa Agung Burhanuddin,
Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian
Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif. Langkah penetapan ini patut diapresiasi, pasalnya menurut Mas Putra Zenno ‘Saat ini tujuan pemidanaan kontemporer yang tidak dapat dilepaskan dari adanya proses penuntutan mesti fokus pada tujuan pemulihan kepada
keadaan semula, bukan hanya sekedar pembalasan’.

Argumentasi tersebut sejatinya sesuai
dengan fungsi dari hukum pidana yang sesungguhnya yakni sebagai obat terakhir atau lebih dikenal dengan ultimum remedium” pungkas pria yang akrab di panggil Zenno tersebut.

Dosen Sekolah Tinggi Hukum Bandung itu pun menambahkan bahwa ada sejumlah pasal
dalam Peraturan Kejaksaan yang membuktikan bahwa memang orientasinya adalah pemulihan, misalnya Pasal 4 ayat (2) yang memuat bahwa Penghentian Penuntutan itu dilakukan dengan mempertimbangkan cost and benefit penanganan perkara.

Kita dapat ketahui bersama proses penegakan hukum dewasa ini seringkali antara biaya yang dikeluarkan negara dengan hasil atau manfaat yang diperoleh dari menuntut dan memidana pelaku, lazimnya defisit.

Disisi yang lain, Zenno menyayangkan bahwa Peraturan Kejaksaan ini masih terbatas pada 3 syarat yakni “Perkara yang dapat dihentikan harus dengan nilai kerugian tidak lebih dari Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan tidak dapat dihentikan dalam hal tindak
pidana dilakukan oleh suatu entitas korporasi.

Padahal mengenai tindak pidana yang
dilakukan korporasi di Singapura, Australia, dan Inggris sebagai contohnya, korporasi dapat tidak dilakukan penuntutan atau ditunda penuntutannya, asalkan telah memenuhi syarat yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum (Non Prosecution Agreement / Deferred Prosecution Agreement),” Ujar Ahli Hukum Pidana tersebut.

Dr. Mas Putra Zenno J., S.H., M.H.
Dosen Hukum Pidana Sekolah Tinggi Hukum Bandung

What do you think?

0 points
Upvote Downvote

Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Loading…

0

Comments

0 comments

Sebagian Besar Alumni Unpad, Inginkan Pemilu Langsung

Ema Nilai Salon di Mal Berpeluang Kembali Beroperasi