in

Bisakah Warga Indonesia Menerapkan New Normal ?

Bagikan Berita- Bisakah Warga Indonesia Menerapkan New Normal ?. Slogan New Normal belakangan ini disalah artikan oleh sebagian masyarakat bahwa bisa bebas melakukan aktivitas seperti sebelum adanya wabah covid-19 yang berasal dari Wuhan China ini.

Padahal pemerintah dalam melaksanakan adaptasi kebiasaan baru ini karena untuk memulihkan ekonomi yang terjun bebas selama kurun waktu 4 bulan ini , bukan karena menurunnya kasus covid-19 di tanah air.

Bahwa memulihkan ekonomi pasca COVID-19 tidak sesederhana itu. Sementara konten yang menjadi bahan promosi sebenarnya adalah melaksanakan kegiatan dengan menambahkan protokol kesehatan pandemik virus corona. Itu yang digembar-gemborkan sebagai New Normal.

Sebuah artikel di laman forbes.com yang ditulis Josie Cox pada tanggal 22 April 2020 mengingatkan mengapa kita perlu merenungkan kembali jargon New Normal, atau sebagaimana edaran Kemendikbud, Kenormalan Baru. New Normal sudah diprediksi sejak lama, meskipun belum jelas bagaimana implementasinya.

Bisakah, misalnya, kita menganggap bahwa bekerja dari rumah (work from home), sebagai Normal Baru, padahal sebelum pandemik COVID-19 sudah banyak yang melakukan hal itu? Jangan-jangan pandemik ini hanya pembuktian kepada sebagian orang yang sebelumnya tidak percaya, kini bisa menerima bahwa bekerja dari rumah bisa dilakukan dan tidak mengurangi produktivitas? Bahwa internet cepat itu esensial dan bukan hanya bermanfaat untuk menonton siaran film atau mengunduh konten porno?

Menggunakan hand sanitizer sebelumnya sudah banyak yang melakukan, begitu juga menggunakan masker medis saat sakit flu. Membiasakan cuci tangan dan cuci kaki setelah melakukan pekerjaan atau kembali dari luar rumah, bukankah sudah diajarkan orang tua sejak kecil? Mandi dan berganti baju sebelum tidur, dan mencuci tangan dengan sabun sebelum cebok atau pipis? Mencuci sendiri peralatan makan dan minum? Membawa perangkat salat sendiri, termasuk sajadah?

Pandemik COVID-19 membuat kebiasaan hidup bersih dan sehat itu menjadi relevan. Penting. Kekinian. Menggunakan masker saat berkegiatan di luar rumah, tidak bersalaman tangan, menjaga jarak fisik menjadi protokol kesehatan selama pandemik ini. Jika ada yang melanjutkan kebiasaan itu, bukankah artinya itu kondisi normal?

Istilah New Normal menjadi perbincangan luas setelah krisis keuangan tahunan 2008. Kepala PIMCO, lembaga manajemen asset terkemuka, Mohamed El-Erian menyampaikan paparan di forum bergengsi Per Jacobsson Foundation yang diadakan Dana Moneter Internasional (IMF), pada 10 Oktober tahun 2010.

Paparan El-Erian berjudul “Navigating the New Normal in Industrial Countries”. El-Erian mengatakan, PIMCO menggunakan istilah itu sejak awal 2009 untuk mengembangkan diskusi bahwa krisis keuangan yang terjadi bukan semacam luka yang bisa sembuh dengan berjalannya waktu. “Krisis ini memotong sampai ke tulang, hasilnya tak terhindarkan selama periode bertahun-tahun, yang tidak akan normal,” kata El-Erian.

Selain memaparkan tantangan Normal Baru pasca krisis, El-Erian menyebutkan dampaknya, antara lain pertumbuhan ekonomi yang kian rendah dibandingkan dengan sebelum krisis, angka pengangguran yang cenderung tinggi, defisit dan utang publik yang lebih besar, ketidakpastian regulasi dan pengaruh politik yang makin besar dalam keputusan ekonomi.

Singkatnya, sebuah peristiwa mengubah fundamental kebijakan untuk waktu yang sangat lama. Besar kemungkinan tidak pernah kembali ke posisi sebelum krisis. Jadi, menurut saya, membuka kembali mal, restoran, salon, spa, tempat wisata dan hiburan, tempat ibadah setelah pandemik mereda, bukanlah Normal Baru melainkan membuka kembali (re-opening) dengan protokol kesehatan. Begitu pula dengan protokol kesehatan di bandara, pelabuhan, terminal bus dan angkutan kota, taksi sampai ojek daring.

Pandemik COVID-19, New Normal Bukan Sekadar Buka Mal Peninjauan Kesiapan Penerapan Prosedur Standar New Normal di Sarana Perniagaan.

Normal Baru adalah situasi yang lebih mendasar, mengubah secara struktural sebuah sistem, menjalankan paradigma baru, yang tidak kembali lagi seperti semula. Misalnya, dalam sistem penganggaran keuangan negara. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dalam diskusi virtual dengan pemimpin redaksi, pada 23 April 2020 mengatakan, pandemik ini membuat penghematan di banyak pos, dan itu harus dilakukan karena pemerintah melakukan realokasi APBN. “Dengan WFH, rapat virtual, tidak perlu ada konsumsi. Perjalanan dinas juga dipangkas,” kata Sri Mulyani.

Saya membayangkan bahwa APBN 2021, bahkan selanjutnya, tidak perlu ada anggaran konsumsi dalam rapat-rapat di lingkungan pemerintahan, termasuk di BUMN, lembaga legislatif dan eksekutif. Bukankah setiap hari saat berkantor mereka sudah sarapan di rumah? Bisa membawa bekal dari rumah? Berapa banyak anggaran yang bisa dihemat dari sini kalau ini dilakukan selamanya?

Perjalanan dinas dilakukan selektif dan jumlah orang lebih sedikit. Seringkali saya heran melihat pejabat, bahkan baru level eselon 2, saat ke daerah harus didampingi beberapa staf. Ada yang khusus mengurusi koper dan tasnya. Membantu check-in di bandara. Padahal di lokasi tujuan sudah ada panitia atau staf dinas lokal yang mengurusi juga.
Kalau politik anggaran efektif dan efisien ini dilakukan seterusnya, ini Normal Baru.

Pemborosan juga terjadi dalam hal lembaga yang menurut saya tidak esensial.

Pada saat kita memperingati Hari Lahir Pancasila 1 Juni 2020, saya justru terpikir betapa tidak efektifnya membentuk Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP), misalnya. Dalam rapat kerja antara Komisi II DPR RI dengan Menteri Sekretaris Negara dan Sekretaris Kabinet pada 6 Juni 2018, terungkap bahwa anggaran BPIP adalah Rp914 miliar.
Buat apa? Pancasila sudah diajarkan sejak usia dini di sekolah. Membentuk karakter bangsa kuncinya pada keteladanan dan konsistensi pemimpin di semua level.

Menghamburkan dana untuk sosialisasi menjadi sia-sia manakala ada contoh perilaku buruk dari sosok-sosok yang harusnya jadi panutan. Seperti panas setahun dihapuskan hujan sehari.

Ketika pejabat masih melakukan praktik Kolusi, Korupsi, Nepotisme (KKN), abai terhadap pelanggaran Hak Asasi Manusia, khianat terhadap semangat dan Undang-Undang Dasar 1945, sejuta kampanye Pancasila tidak ada artinya.

What do you think?

0 points
Upvote Downvote

Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Loading…

0

Comments

0 comments

Kasus Positif Covid-19 di Indonesia Hari Ini Capai 45.891 Pasien

Real Betis Pecat Pelatihnya Setelah Kalah dari Athletic Bilbao